Anti Penipuan dan Anti Suap 

 

Anti-penipuan dan anti suap

oleh Welly 040

Anti-penipuan (anti-fraud) dan anti-suap (anti-bribery) adalah konsep dan praktik yang berfokus pada mencegah tindakan penipuan dan suap dalam berbagai konteks, termasuk bisnis, pemerintahan, dan organisasi lainnya. Tujuannya adalah untuk memastikan integritas, transparansi, dan keadilan dalam interaksi manusia serta menghindari kerugian yang dapat diakibatkan oleh tindakan-tindakan ilegal ini.

Berikut penjelasan lebih lanjut mengenai kedua konsep ini:

1. Anti-Penipuan (Anti-Fraud):

– Anti penipuan adalah rangkaian strategi, kebijakan, dan tindakan untuk mencegah, mengidentifikasi, dan menanggulangi tindakan penipuan. Penipuan merujuk pada tindakan yang merugikan seseorang atau entitas dengan cara menggunakan kebohongan atau manipulasi yang sengaja.

– Di dunia bisnis, anti-penipuan dapat melibatkan penerapan kontrol internal yang ketat, verifikasi dokumen, pemantauan transaksi yang mencurigakan, dan pelatihan karyawan tentang bagaimana mengenali dan melaporkan potensi tindakan penipuan.

– Jenis perbuatan yang tergolong Fraud terdiri atas:

a. kecurangan;

b. penipuan;

c. penggelapan aset;

d. pembocoran informasi;

– Implementasi strategi anti Fraud dalam bentuk sistem pengendalian Fraud dijabarkan melalui 4 (empat) pilar strategi pengendalian Fraud yang saling berkaitan yaitu: pencegahan; deteksi; investigasi, pelaporan, dan sanksi; serta pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut.

– Penerapan teknologi seperti analisis data dan kecerdasan buatan juga dapat membantu dalam mendeteksi pola-pola penipuan yang mungkin sulit diidentifikasi secara manual.

2. Anti Suap (Anti-Bribery):

– Anti-suap berkaitan dengan upaya untuk mencegah praktik suap, di mana seseorang memberikan atau menerima sesuatu yang berharga (seperti uang atau hadiah) dengan tujuan mempengaruhi keputusan atau tindakan yang tidak jujur.

– Banyak negara memiliki undang-undang anti-suap yang melarang praktik ini dalam bisnis, pemerintahan, dan sektor lainnya. Contohnya adalah Undang-Undang Praktik Suap Asing (Foreign Corrupt Practices Act, FCPA) di Amerika Serikat dan Konvensi Anti-Suap OECD dan Undang-Undang KPK di Indonesia

– Organisasi yang serius dalam mencegah suap biasanya memiliki kebijakan, pelatihan, dan prosedur yang mengarahkan karyawan untuk bertindak secara etis dan melaporkan segala bentuk upaya suap.

– Kebijakan antara lain :

1. Setiap Karyawan terutama Level Atas (pemegang jabatan) dilarang meminta, menerima atau membiarkan anggota keluarga dekatnya menerima hadiah, jasa, pinjaman atau perlakuan istimewa baik langsung maupun tidak langsung, tunai maupun non-tunai dari pelanggan, pemasok atau pihak-pihak lain manapun sebagai imbalan dari hubungan usaha dengan Perseroan yang sedang berjalan atau dimasa yang akan datang;

2. Setiap hadiah dan/ atau penerimaan lainnya sebagaimana tersebut diatas wajib ditolak dengan halus dan/ atau diusahakan dengan maksimal untuk dikembalikan dan wajib dilaporkan kepada atasannya. Apabila ada alasan yang dapat dipertanggungjawabkan yang menyebabkan penolakan dan pengembalian menjadi hal yang sulit dilaksanakan maka dengan memperhatikan kepentingan Perseroan, hadiah dan penerimaan dimaksud wajib dinikmati/ dimanfaatkan oleh seluruh karyawan, kepala unit kerja dengan persetujuan Direksi bertanggung jawab dalam pelaksanaannya.

3. Pemberian hadiah kepada mitra kerja, pejabat Pemerintah dalam rangka Hari Raya atau jamuan dapat dilakukan sepanjang untuk membina hubungan baik dengan Perseroan (goodwill) yang besarnya harus mendapat persetujuan Direksi;

Baik anti-penipuan maupun anti-suap merupakan bagian penting dari tata kelola yang baik dan membantu memastikan bahwa tindakan bisnis dan pemerintahan dilakukan dengan integritas, kejujuran, dan tanggung jawab.