Perlindungan Konsumen ternyata ada sejarahnya, Belajar sejarah pasti membosankan ya…tapi tanpa sejarah kita konsumen bukan apa apa lho… Mengenal Perlindungan Konsumen Sosialisasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Sesi 2 (90 menit) : Sejarah Perlindungan Konsumen Sejarah gerakan perlindungan konsumen di dunia tidak bisa dilepaskan dari gerakan-gerakan perlindungan konsumen yang terjadi di Amerika […]
Bab IXARTI BEBERAPA ISTILAH YANG DIPAKAI DALAM KITAB UNDANG-UNDANG Pasal 86Apabila disebut kejahatan, baik dalam arti kejahatan pada umumnya maupun dalam arti suatu kejahatan tertentu, maka di situ termasuk pembantuan dan percobaan melakukan kejahatan, kecuali jika dinyatakan sebaliknya oleh suatu aturan. Pasal 87Dikatakan ada makar untuk melakukan suatu perbuatan, apabila niat untuk itu telah ternyata […]
BAB VIIIHAPUSNYA KEWENANGAN MENUNTUT PIDANA DAN MENJALANKAN PIDANA Pasal 76(1) Kecuali dalam hal putusan hakim masih mungkin diulangi, orang tidak boleh dituntut dua kali karena perbuatan yang oleh hakim Indonesia terhadap dirinya telah diadili dengan putusan yang menjadi tetap. Dalam artian hakim Indonesia, termasuk juga hakim pengadilan swapraja dan adat, di tempat-tempat yang mempunyai pengadilan-pengadilan […]
KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA BUKU KESATUATURAN UMUM BAB VIPERBARENGAN TINDAK PIDANA Pasal 63(1) Jika suatu perbuatan masuk dalam lebih dari satu aturan pidana, maka yang dikenakan hanya salah satu di antara aturan-aturan itu; jika berbeda-beda, yang dikenakan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat.(2) Jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, […]
KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA BUKU KESATUATURAN UMUM BAB IVPERCOBAAN Pasal 53(1) Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.(2) Maksimum pidana pokok terhadap kejahatan, dalam hal percobaan dikurangi sepertiga.Pasal 54Mencoba melakukan pelanggaran tidak dipidana.
KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA BUKU KESATUATURAN UMUM BAB IIIHAL-HAL YANG MENGHAPUSKAN, MENGURANGI ATAU MEMBERATKAN PIDANA Pasal 44(1) Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana.(2) Jika ternyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungkan kepada pelakunya karena pertumbuhan jiwanya cacat atau terganggu karena penyakit, maka […]
KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA BUKU KESATUATURAN UMUM BAB IBATAS-BATAS BERLAKUNYA ATURAN PIDANA DALAM PERUNDANG-UNDANGAN Pasal 1(1) Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada(2) Bilamana ada perubahan dalam perundang-undangan sesudah perbuatan dilakukan, maka terhadap terdakwa diterapkan ketentuan yang paling menguntungkannya.Pasal 2Ketentuan pidana dalam perundang-undangan dangan Indonesia diterapkan bagi setiap […]
JAKARTA, HUMAS MKRI – Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan “pihak yang berwenang” untuk membantu dalam pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia, yakni pengadilan negeri sebagaimana tercantum dalam Penjelasan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (UU Jaminan Fidusia). Demikian termaktub dalam Putusan Nomor 71/PUU-XIX/2021 yang dibacakan dalam sidang pengucapan putusan pada Kamis (24/2/2021). Dalam […]