Menjamin Proses Hukum Yang Adil dan Efektif Untuk Perempuan

Oleh : Tiarma Simanjuntak

Perempuan di seluruh dunia masih dihadapkan pada berbagai bentuk diskriminasi dan ketidakadilan. Termasuk dalam akses terhadap proses hukum yang adildan efektif. Hal ini menjadi hambatan signifikan bagi kaum perempuan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender. hal
yang memang sangat menyulitkan perempun itu adalah akses terbatas dan ketidakadilan dalam sistem hukum
Perempuan seringkali mengalami kesulitan dalam mengakes proses hukum karena berbagai faktor, seperti kemiskinan, kurangnya imfomasi dan edukasi hukum, stigma dan diskriminasi gender, serta hambatan budaya dan bahasa. Hal Ini membuat para kaum perempuan rentan terhadap pelanggaran hak asasi manusia dan eksploitasi. Bahkan ketika perempuan berhasil mengakses proses hukum, mereka masih seringkali dihadapkan pada ketidakadilan.

Sistem hukum yang patriarkis dan bias gender seringkali sangat merugikan perempuan dengan contoh seperti:
1. Kurangnya pemahaman hakim dan aparat penegak hukum tentang isu-isu gender Kurangnya pemahaman hakim dan aparat penegak hukum tentang isu-isu gender menjadi hambatan signifikan dalam menjamin keadilan bagi perempuan. Hal ini dapat mengakibatkan putusan yang tidak adil dan diskriminatif terhadap perempuan, serta memperparah ketidakadilan yang sudah mereka alami.
2. Stigma dan diskriminasi terhadap korban seksual Stigma dan diskriminasi terhadap korban seksual menjadi luka mendalam yang
menghambat mereka untuk mendapatkan keadilan. Korban seringkali disalahkan, diintimidasi, dan bahkan diancam, sehingga mereka enggan untuk melaporkan kasus mereka dan mencari keadilan. Hal ini memperparah trauma yang mereka alami dan memperpanjang siklus kekerasan seksual.
3. Kesulitan dalam mendapatkan bukti dan saksi yang mendukung kasus perempuan dalam berbagai kasus, seperti kekerasan seksual, domestik, atau diskriminasi, seringkali mengalami kesulitan dalam mendapatkan bukti dan saksi yang mendukung kasus mereka. Hal ini menjadi hambatan signifikan dalam perjuangan mereka untuk mendapatkan keadilan.
4. Proses hukum yang Panjang dan berbelit-belit yang menguras waktu, tenaga dan biaya kebutuhan mendesak untuk sistem hukum yang adil dan efektif

Beberapa faktor yang menyebabkan kesulitan antara lain
1. Sifat kekerasan yang tersembunyi: Kekerasan yang sering terjadi di ranah privat, seperti kekerasan dalam rumah tangga, membuat sulit untuk mendapatkan bukti fisik atau saksi.
2. Ketakutan korban untuk melapor: Korban seringkali takut untuk melapor karena takut akan stigma, balas dendam, atau konsekuensi negatif lainnya.
3. Kurangnya pemahaman tentang hak-hak korban: Banyak korban yang tidak mengetahui hak-hak mereka dan bagaimana cara mendapatkan bukti dan saksi untuk mendukung kasus mereka.
4. Lemahnya penegakan hukum: Aparat penegak hukum mungkin tidak memiliki kapasitas atau kemauan yang cukup untuk menyelidiki kasus-kasus yang melibatkan perempuan secara menyeluruh dan mencari bukti yang relevan.

Adapun landasan hukum untuk menjamin akses hukum yang adil bagi perempuan di indonesia, terdapat beberapa landasan hukum yang menjamin akses hukum yang adil bagi perempuan, antara lain:
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: Pasal 27 ayat (1) dan (2) UUD 1945 menyatakan bahwa “setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan” dan “setiap warga negara berhak memperoleh jaminan sosial yang layak dan mustilah diperjuangkan dengan sungguh-sungguh.”
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Kekerasan terhadap Perempuan: UU ini mengatur tentang pencegahan dan penanganan tindak pidana kekerasan terhadap perempuan, termasuk hak-hak perempuan untuk mendapatkan akses terhadap proses hukum yang adil dan efektif.
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Perlindungan Anak: UU ini mengatur tentang perlindungan anak dari segala bentuk kekerasan, termasuk hak-hak anak untuk mendapatkan akses terhadap proses hukum yang adil dan efektif.
4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Perlembagaan Desa: UU ini mengatur tentang peran desa dalam memberikan akses hukum kepada masyarakat, termasuk perempuan.

Menjamin proses hukum yang adil dan efektif untuk perempuan merupakan langkah penting untuk mencapai keseteraan gender dan keadilan sosial. Hal ini dapat dilakukan melalui berbagai upaya seperti:
1. Meningkatkan edukasi dan kesadaran hukum bagi perempuan
2. Mengembangkan kebijakan dan program yang sensitif gender dalam sistem peradilan
3. Memperkuat kapasitas apparat penegak hukum dan menangani kasus-kasus yang melibatkan perempuan
4. Memastikan akses terhadap pengacara dan pendamping hukum bagi perempuan
5. Membuat sistem hukum yang lebih mudah diakses dan terjangkau bagi perempuan
6. Pentingnya kolaborasi dan aksi Bersama

Menjamin proses hukum yang adil dan efektif untuk perempuan membutuhkan kolaborasi dan aksi bersama dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, organisasi masyarakat spil, sektor swasta dan masyarakat luas. Pemerintah harus berkomitmen untuk memperkuat sistem hukum dan memastikan akses yang adil bagi perempuan. Selain itu juga organisasi masyarakat spil dapat memainkan peran penting dalam memberikan edukasi dan pendampingan hukum bagi perempuan, serta mendorong advokasi dan reformasi kebijakan. Sektor swasta juga dapat berkontribusi dengan menyediakan sumber daya dan keahlian untuk mendukung program-program pemberdayaan hukum perempuan. Serta masyarakat luas dapat berperan dengan meningkatkan kesadaran tentang pentingnya akses hukum bagi perempuan dan mendukung upaya untuk mencapai keadilan gender.

Menjamin proses hukum yang adil dan efektif untuk perempuan merupakan kunci untukmenciptakan masa depan yang lebih adil dan setara bagi semua. Dengan bekerja sama dan mengambil Tindakan, kita dapat memastikan bahwa semua perempuan memiliki akses terhadap keadilan dan dapat hidup bebas dari diskriminasi dan kekerasan.
Untuk itu Mari bersama-sama ciptakan dunia di mana hak-hak perempuan dilindungi dan dihormati, dan di mana perempuan dapat hidup bebas dari diskriminasi dan kekerasan.

Beberapa poin penting yang perlu ditekankan:
1. Akses hukum yang adil dan efektif bagi perempuan merupakan hak asasi manusia dan penting untuk mencapai kesetaraan gender dan keadilan sosial.
2. Stigma dan diskriminasi terhadap perempuan dalam sistem hukum harus dihilangkan.
3. Sistem hukum harus diubah agar lebih sensitif terhadap kebutuhan dan kondisi perempuan.
4. Kolaborasi dan aksi bersama dari berbagai pihak sangat penting untuk mencapai perubahan yang berkelanjutan.
5. Dengan bekerja sama dan mengambil tindakan, kita dapat membangun dunia yang lebih adil dan inklusif bagi semua perempuan.

Info :
konsultasi/WA :https://wa.me/6282132592360
Gabung ke WaG Pejuang Keadilan : https://chat.whatsapp.com/CAlk6IIXaYi2D9Zywm45I4
atau datang ke Jalan Pondok Karya Blok B Nomor 1H Jakarta Selatan