KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA BUKU KESATUATURAN UMUM BAB IBATAS-BATAS BERLAKUNYA ATURAN PIDANA DALAM PERUNDANG-UNDANGAN Pasal 1(1) Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada(2) Bilamana ada perubahan dalam perundang-undangan sesudah perbuatan dilakukan, maka terhadap terdakwa diterapkan ketentuan yang paling menguntungkannya.Pasal 2Ketentuan pidana dalam perundang-undangan dangan Indonesia diterapkan bagi setiap […]

JAKARTA, HUMAS MKRI – Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan “pihak yang berwenang” untuk membantu dalam pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia, yakni pengadilan negeri sebagaimana tercantum dalam Penjelasan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (UU Jaminan Fidusia). Demikian termaktub dalam Putusan Nomor 71/PUU-XIX/2021 yang dibacakan dalam sidang pengucapan putusan pada Kamis (24/2/2021). Dalam […]

Telah terbit Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 33 Tahun 2022 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19. perubahan dalam aturan tersebut, yakni adanya pasal IA yang berbunyi sebagai berikut: Ayat (1) Pelaksanaan vaksinasi Covid-19 diselenggarakan oleh pemerintah. Ayat (2) Dalam penyelenggaraan vaksinasi […]

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 42 TAHUN 1999TENTANGJAMINAN FIDUSIADENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAPRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,Menimbang :a. bahwa kebutuhan yang sangat besar dan terus meningkat bagi dunia usaha atas tersedianya dana, perlu diimbangi dengan adanya ketentuan hukum yang jelas dan lengkap yang mengatur mengenai lembaga jaminan;b. bahwa Jaminan Fidusia sebagai salah satu bentuk lembaga jaminan sampai […]

Wanprestasi adalah istilah dari bahasa Belanda “wanprestatie” berarti tidak dipenuhi prestasi atau kewajiban dalam suatu perjanjian. Menurut KBBI, pengertian wanprestasi artinya salah satu pihak bersepakat dalam perjanjian memiliki prestasi buruk akibat dari kelalaiannya.

Undang-undang Dasar 1945 Pasal 27(1) Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajibmenjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Pasal 28D(1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil sertaperlakuan yang sama dihadapan hukum.**)